Dalam upaya mempercepat proses legalisasi kegiatan pertambangan rakyat, Bustami Zainudin, anggota Komite II DPD RI, baru-baru ini mengunjungi Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dalam kunjungan yang berlangsung pada Rabu, 1 April 2026, Bustami didampingi oleh anggota DPRD Lampung dari Fraksi NasDem serta beberapa tokoh masyarakat dari Kabupaten Way Kanan.
Tujuan Kunjungan untuk Penerbitan IPR
Kunjungan ini bertujuan untuk mendorong percepatan penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang sangat diperlukan, khususnya untuk aktivitas pertambangan emas rakyat yang marak di Kabupaten Way Kanan. Dalam pertemuan ini, Bustami mengungkapkan kekhawatirannya mengenai keterlambatan proses penerbitan tersebut.
Hambatan dalam Proses Penerbitan IPR
Selama diskusi, terungkap bahwa salah satu penyebab utama terhambatnya penerbitan IPR adalah belum adanya usulan resmi untuk penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dari Pemerintah Provinsi Lampung. Hal ini menjadi titik perhatian yang serius, mengingat urgensi bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan.
Bustami menjelaskan, pihak Dirjen Minerba telah mengirimkan tiga kali surat kepada Pemprov Lampung melalui Dinas ESDM untuk segera mengusulkan penetapan WPR. Sayangnya, hingga saat ini, surat-surat tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah provinsi.
Dampak Lambatnya Respons Pemerintah
Menurut Bustami, lambannya respons dari Pemprov Lampung berisiko memperpanjang persoalan tambang emas ilegal yang selama ini berlangsung di Way Kanan. Ia menekankan bahwa keberadaan tambang ilegal tidak dapat diselesaikan hanya dengan penindakan hukum, melainkan harus diimbangi dengan solusi regulasi yang jelas melalui penerbitan IPR.
“Masalah tambang emas ilegal ini telah menjadi isu sosial yang kompleks. Di satu sisi, aparat penegak hukum melakukan penertiban, tetapi di sisi lain, masyarakat yang terlibat juga mencari nafkah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempercepat penerbitan IPR agar aktivitas pertambangan rakyat dapat diatur secara legal,” tegas Bustami.
Perhatian terhadap Provinsi Lampung
Bustami juga mencatat, dari seluruh provinsi di Indonesia, masih ada 13 provinsi, termasuk Lampung, yang belum mengajukan usulan WPR kepada Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba. Ini menunjukkan perlunya tindakan cepat untuk menghindari masalah yang lebih besar di masa depan.
Pentingnya Penerbitan IPR
Penerbitan IPR dilakukan dalam siklus waktu tertentu, yaitu setiap lima tahun, sehingga kesempatan ini tidak selalu tersedia. “Kami mendesak Pemprov Lampung untuk segera merespons surat dari Dirjen Minerba. Proses penetapan WPR perlu segera dilaksanakan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam aktivitas pertambangan mereka,” lanjut Bustami.
Dukungan dari Pemerintah Daerah
Selain itu, Bustami menyerukan kepada pemerintah kabupaten dan kota di Lampung yang memiliki potensi pertambangan untuk segera mengusulkan penetapan WPR kepada pemerintah provinsi. Ini adalah langkah strategis agar polemik seputar pertambangan emas rakyat di Way Kanan tidak berkepanjangan dan masyarakat dapat beroperasi dengan kepastian hukum.
Menjawab Tantangan Pertambangan Rakyat
Penerbitan IPR bukan hanya sekadar langkah administratif, melainkan merupakan solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh para penambang rakyat di Way Kanan. Dengan adanya IPR, para penambang dapat melakukan aktivitas mereka dengan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga risiko hukum dapat diminimalisir.
- Penerbitan IPR harus disertai dengan penetapan WPR yang jelas.
- Siklus penerbitan IPR berlangsung setiap lima tahun.
- Terdapat 13 provinsi yang belum mengajukan WPR ke Kementerian ESDM.
- Masalah tambang ilegal harus diatasi secara komprehensif.
- Pemerintah daerah perlu aktif dalam mengusulkan WPR.
Dengan demikian, langkah-langkah yang diambil oleh Bustami dan para tokoh masyarakat lainnya diharapkan dapat mempercepat proses penerbitan IPR, sehingga masyarakat di Way Kanan dapat menjalankan aktivitas pertambangan mereka secara legal dan berkelanjutan. Ini adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di daerah tersebut.
Penerbitan IPR juga diharapkan dapat mengurangi konflik sosial yang muncul akibat aktivitas tambang ilegal. Dengan adanya regulasi yang jelas, masyarakat akan memiliki kepastian hukum dalam melakukan usaha mereka. Di sisi lain, pemerintah dapat lebih mudah melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan yang tidak sesuai ketentuan.
Menciptakan Keberlanjutan dalam Pertambangan
Dalam konteks yang lebih luas, penerbitan IPR dapat menjadi model untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di Indonesia. Hal ini sangat penting mengingat Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, namun seringkali dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaannya.
Dengan pendekatan yang tepat, penerbitan IPR tidak hanya akan menciptakan legalitas bagi para penambang, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam mendukung masyarakat dan memperhatikan aspirasi mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat sangatlah penting. Setiap pihak memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penerbitan IPR berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, tantangan dalam sektor pertambangan dapat diatasi dan potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
Melalui langkah-langkah yang diambil oleh Bustami dan dukungan dari semua pihak, diharapkan penerbitan IPR di Way Kanan dapat segera terwujud. Hal ini akan memberikan harapan baru bagi masyarakat yang bergantung pada aktivitas pertambangan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk semua. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih tenang dan terencana.
Secara keseluruhan, penerbitan IPR adalah langkah yang sangat penting dan perlu didorong secara bersama-sama. Melalui kerja sama yang baik, kita dapat memastikan bahwa sumber daya alam yang ada dapat dikelola dengan baik dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan.
