DPN PERMAHI Mendorong Kepala BGN Baru Selidiki Masalah di MBG dan Tuntutannya

Jakarta – Dalam sebuah pernyataan yang menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh, Sekretaris Direktur Lembaga Kajian dan Pengawasan Pengembangan Hukum (LKPPH) dari DPN Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), Wahyullah Arif, mengekspresikan harapannya kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Ia berharap agar kepemimpinan baru ini dapat melakukan peninjauan kritis terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di berbagai daerah, tak terkecuali di Provinsi Sulawesi Barat.

Pentingnya Evaluasi Menyeluruh

Pergantian kepemimpinan di BGN seharusnya tidak hanya dipandang sebagai perubahan administratif, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola program yang telah lama menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Wahyullah menekankan bahwa momen ini harus dimanfaatkan untuk mendalami dan memperbaiki pelaksanaan program tersebut.

“Kepala BGN yang baru perlu mengambil langkah berani dengan melakukan evaluasi komprehensif terhadap Program MBG. Semua laporan serta keluhan yang muncul dari daerah harus ditangani dengan serius agar program nasional yang strategis ini dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tanpa ada pihak-pihak yang mencoba mengambil keuntungan pribadi,” ujarnya dengan tegas.

Menyoroti Masalah di Sulawesi Barat

LKPPH DPN PERMAHI juga mengungkapkan beberapa masalah yang terjadi di Sulawesi Barat, termasuk munculnya dugaan praktik penjualan titik dapur MBG. Isu ini telah menjadi perbincangan di kalangan masyarakat dan memerlukan penyelidikan yang transparan serta profesional untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pengelolaan dapur program.

“Kami mendesak Kepala BGN yang baru untuk segera melakukan audit serta investigasi terkait dugaan penyimpangan, termasuk isu penjualan titik dapur yang beredar di Sulawesi Barat. Apabila hal ini terbukti, maka itu adalah tindakan yang merusak integritas program dan dapat merugikan negara serta masyarakat yang seharusnya menerima manfaat,” jelasnya.

Transparansi dalam Pengelolaan Program

Lebih jauh, DPN PERMAHI menekankan bahwa transparansi dalam berbagai aspek program seperti penentuan mitra, pengelolaan dapur, distribusi anggaran, dan pengawasan pelaksanaan harus menjadi prioritas utama dalam kepemimpinan Kepala BGN yang baru.

“Kami tidak ingin Program MBG yang memiliki tujuan mulia ini ternoda oleh praktik yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keadilan. Setiap laporan dari masyarakat harus ditanggapi dengan serius dan dilakukan secara terbuka,” tambah Wahyullah.

Keterlibatan Aparat dan Lembaga Pengawas

LKPPH DPN PERMAHI juga mendorong partisipasi dari aparat penegak hukum, lembaga pengawas, serta pemerintah daerah untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kami yakin bahwa keterlibatan semua pihak akan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program. Dengan sinergi yang baik, kami berharap setiap aspek dari program ini dapat dikendalikan dengan efektif,” ujarnya.

Komitmen DPN PERMAHI untuk Pengawasan

Di akhir pernyataannya, Wahyullah Arif menegaskan bahwa DPN PERMAHI akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan kajian terhadap pelaksanaan program-program strategis nasional, termasuk MBG, untuk memastikan manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Kami memiliki harapan yang besar kepada Kepala BGN yang baru. Penting untuk membersihkan tata kelola yang bermasalah, menindaklanjuti setiap dugaan penyimpangan, dan memastikan Program MBG berfungsi sebagai alat nyata untuk meningkatkan kualitas generasi bangsa, bukan menjadi ajang bagi praktik yang merugikan kepentingan publik,” tutupnya.

Tuntutan DPN PERMAHI

Menyikapi berbagai dugaan masalah dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Sulawesi Barat, termasuk isu penjualan titik dapur dan keluhan masyarakat lainnya, DPN PERMAHI menyampaikan beberapa tuntutan sebagai berikut:

• Melakukan audit menyeluruh terhadap pelaksanaan Program MBG.
• Menelusuri semua dugaan penyimpangan secara transparan dan adil.
• Menjamin bahwa tidak ada pihak yang memanfaatkan program negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
• Melibatkan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terkait pelaksanaan program.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan program agar lebih efektif.

“DPN PERMAHI menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis yang sangat penting untuk masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan, termasuk isu penjualan titik dapur di Sulawesi Barat harus diselidiki dengan tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu,” pungkas Wahyullah.